Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Kegiatan Monev Grievance Bersama KPTDP, OPD, dan Perwakilan Masyarakat di Tegaldlimo

Diplomasinews.net -- Banyuwangi -- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Grievance yang melibatkan Komite Percepatan Transformasi Digitalisasi Pemerintah (KPTDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Desa Kendalrejo, agen Perlindungan Sosial (Perlinsos), perwakilan warga, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kecamatan Tegaldlimo.

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Tegaldlimo tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pengaduan masyarakat (grievance mechanism) sekaligus memastikan program perlindungan sosial dan layanan pemerintah berjalan lebih transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.

Camat Tegaldlimo, Tri Setia Supriyanto, S.STP., M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan program sosial.

“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kami berharap seluruh pihak dapat memahami mekanisme pengaduan masyarakat dengan baik. Dengan begitu, setiap keluhan maupun masukan dari warga dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Setyo Puguh Widodo, S.STP., M.Si, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi menegaskan bahwa sistem grievance menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola program perlindungan sosial.

“Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sosial melalui sistem pengaduan yang terintegrasi. Dengan adanya keterlibatan KPTDP dan OPD, diharapkan proses digitalisasi pelayanan juga semakin optimal sehingga masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi maupun keluhan,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Rahmat Danu Andika dari Dewan Ekonomi Nasional hadir sebagai pemateri utama. Ia menjelaskan pentingnya sistem pengaduan yang transparan dan berbasis data dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Menurutnya, digitalisasi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat akan membantu pemerintah memetakan berbagai persoalan sosial secara lebih cepat dan akurat.

“Dengan sistem yang terintegrasi secara digital, setiap laporan masyarakat dapat langsung tercatat, dipantau, dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Hal ini menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi digital pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah,” paparnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pendamping sosial, serta masyarakat dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung keberhasilan berbagai program perlindungan sosial dan transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi.

Contributor : Ikhsan Suryadi
Publisher : Oma Prilly