Muhammad Amarullah Desak Investigasi Terbuka Dugaan Dampak PLTA Batang Toru terhadap Banjir Bandang di Tapsel
Diplomasinews.net ~ Medan ~ Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Tapanuli Selatan menimbulkan kekhawatiran serius mengenai perubahan ekologis di kawasan Batang Toru. Pengurus PKC PMII Sumatera Utara, Muhammad Amarullah, menilai ada indikasi kuat yang patut diperiksa terkait potensi pengaruh aktivitas PLTA Batang Toru (Simarboru) terhadap meningkatnya risiko bencana.
Amarullah menegaskan bahwa pihaknya tidak menuding PLTA sebagai penyebab tunggal. Namun perubahan bentang alam, berkurangnya tutupan hutan, serta keluhan warga di hilir menunjukkan adanya faktor risiko yang tidak boleh diabaikan. Ia menilai kajian ilmiah sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi sebenarnya.
Dalam dua hari terakhir, debit Sungai Batang Toru meningkat tajam membawa lumpur, kayu, dan batu besar yang merusak jembatan serta rumah warga. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik apakah perubahan lanskap akibat pembangunan PLTA turut memperparah dampak banjir.
Amarullah menyebut sedikitnya lima faktor risiko, mulai dari pembukaan lahan dalam skala luas hingga meningkatnya erosi dan sedimentasi. Ia juga menyoroti pengalihan aliran air menuju terowongan PLTA yang berpotensi mengubah karakter alami sungai.
“Kami melihat ada indikasi kuat yang harus diuji secara ilmiah dan transparan. Pembangunan PLTA di kawasan Batang Toru telah mengubah struktur ekologis, menggerus tutupan hutan, dan memengaruhi pola aliran sungai. Dalam situasi banjir bandang sebesar ini, investigasi menyeluruh menjadi keharusan,” ujar Amarullah.
PKC PMII Sumut mendesak KLHK, BPBD, BMKG, dan Pemerintah Provinsi Sumut melakukan audit AMDAL PLTA secara terbuka. Analisis debit sungai sebelum dan sesudah PLTA beroperasi dinilai penting agar publik mengetahui sejauh mana perubahan hidrologis terjadi.
Ia juga meminta pemerintah meninjau citra satelit terbaru untuk memetakan degradasi hutan Batang Toru. Amarullah menegaskan bahwa hujan ekstrem hanya pemicu, sedangkan kerusakan lingkungan adalah pengganda risiko yang tidak boleh diabaikan.
“Kami menuntut pemerintah membuka data. Jangan sampai banjir bandang sebesar ini hanya dianggap bencana rutin, padahal ada faktor yang bisa dicegah,” tegasnya.
Amarullah berharap pemerintah bersikap responsif terhadap kritik. Ia menilai kritik terhadap PLTA bukan bentuk tudingan, melainkan kontrol sosial agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.
Di akhir pernyataannya, Amarullah mengajak akademisi, pemerhati lingkungan, dan elemen masyarakat sipil mengawal proses investigasi secara ilmiah. Menurutnya, banjir bandang kali ini merupakan peringatan penting bagi seluruh pihak untuk menjaga tata ruang dan kelestarian hutan Batang Toru secara serius.
“PMII Sumut siap terlibat dalam kajian, dialog, dan advokasi demi keselamatan masyarakat dan masa depan lingkungan Batang Toru,” tutupnya.
Contributor : Magrifatulloh
Publisher : Oma Prilly
