SPP Gratis, Semoga Bukan ‘Politis’

UNTUK sementara, paling tidak, kita angkat topi dulu tinggi-tinggi, dan angkat jempol sebanyak-banyaknya buat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ketika ‘nekat’ berencana menggratiskan SPP dan seragam buat sekolah  SMA, dan SMK Negeri di Jawa Timur.

Maafkan saya, Ibu Khofifah, jika dalam konteks penggratisan itu, saya adalah orang pertama yang tidak pernah ‘kagetan’, dan tidak ‘nggumunan’. Tidak pernah merasa terkejut dan apalagi terheran-heran atas ‘sesuatu’ itu. Tapi, saya juga bukan orang yang suka berprasangka negatif atas apa pun yang terlihat dan terbungkus atau terkemas baik, meski pada akhirnya jika ‘ditelanjangi’ menjadi berbau busuk bernanah dan aromanya menyengat hidung. 

Contoh nyata dan sangat fakta ketika program dana Bantuan Operasional Sekolah [ BOS ] diluncurkan di jagat pendidikan di negeri ini menjadi carut-marut, remang-remang, ditekuk dan diiris-iris di sana-sini. Kemudian ‘dibungkus’ dengan dalih kebijakan, dan kesepakatan yang ujung dan hasil akhirnya menjadi beraroma pungutan liar seliar-liarnya.

Faktanya, meski sekolah itu digelontor oleh pundi-pundi dana BOS hingga tumpah, toh, kertas LKS yang sesungguhnya cuma-cuma itu saja masih dibebankan kepada siswa-siswi sekolah. Uang gedung, acara perpisahan, mendirikan pagar sekolah, pasang paving, dan acara ‘selebritas’ jenis study tour itu pun masih saja berjalan aman-aman tanpa ada yang ‘menging’ atau mengingatkan atau memberi sanksi apa pun, bahwa kegiatan sejenis itu sangat tidak diperbolehkan oleh aturan main setingkat Perpres.

Maafkan, Ibu Gubernur. Intinya, dunia persekolahan di negeri ini terlalu piawai, cerdas, cerdik dan penuh inovasi untuk  ‘ngakali’ dana BOS. Dan, kecerdasan manusia-manusia di dunia pendidikan di negeri Pancasila ini atas penyiasatan sesuatu yang dilarang sangat pintar dan pasti berhasil.

Teoritisnya memang pihak sekolah sangat dilarang memungut dan membebani dana sepeser pun kepada siswa didik, tapi ia bisa ‘ngeles’ dan memelintir bahwa ‘pungutan liar’ itu seolah-olah bukan lembaga sekolah yang melakoninya, tetapi 'gerombolan' komite sekolah yang telah 'memaksa' bersepakat sepihak dengan wali murid. Bukankah, pihak sekolah itu ‘meminjam’ tangan-tangan komite untuk berpungli-ria agar secara hukum tidak tertemukan modusnya?

Maafkan saya Ibu, jika niat baik ‘panjenengan’ itu benar-benar menjadi kenyataan dan kenyamanan buat cikal bakal anak-anak bangsa di dunia pendidikan, alangkah baiknya dibutuhkan ‘manusia setengah dewa’ yang ikut langsung memonitori atas SPP dan uniform gratis, itu. Dan, jika tidak, niat baik yang sejatinya baik itu akan selalu ‘dipelintir’ oleh manusia-manusia dan pasti dijadikan komoditas dan transaksional di ruang-ruang kantor gelap sekolah, di balik taplak meja sekolah, di laci, di depan pintu gerbang, dan di kantin sekolah.  

Maafkan Ibu Khofifah, bukan saya tidak mendorong dan mendukung program smart ‘panjenengan’ sebagai gubernur, tapi saya khawatir ketika praktiknya di level bawah akan ‘ditelikung’, diterjemahkan salah,  dan disiasati menjadi ajang ‘bancaan’ oleh mereka yang cerdas, cerdik, dan bermental 'makelar' itu.

Maafkan Ibu, akhirnya saya mesti ucapkan selamat atas program SPP dan seragam gratis di seantero sekolah Jawa Timur. Dan, saya sangat berharap bahwa niat baik itu sama sekali bukan sekadar janji politis.

@roy enhaer

Banyuwangi, Sabtu, 16 Februari 2019.